Luhut Bantah Keterlibatan di PT Toba Pulp Lestari, Isu Disebut Tidak Berdasar

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah keras tudingan bahwa dirinya memiliki atau terafiliasi dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang kerap dituding sebagai penyebab kerusakan ekologis dan memperburuk bencana banjir di Sumatra.

Melalui Juru Bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan bahwa informasi mengenai keterkaitannya dengan TPL adalah tidak benar dan tidak berdasar. Ia menyatakan Luhut tidak pernah memiliki, terlibat, maupun berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut.

Jodi menambahkan Luhut selalu mematuhi aturan terkait transparansi dan etika pemerintahan, serta terbuka terhadap verifikasi fakta. Publik diminta berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi agar tidak menimbulkan disinformasi.

Struktur Kepemilikan TPL

PT Toba Pulp Lestari yang berdiri sejak 1983 mengalami beberapa perubahan pemilik. Saat ini, berdasarkan data Oktober 2025, 92,54% saham TPL dikuasai Allied Hill Limited dari Hong Kong, dengan Joseph Oetomo sebagai penerima manfaat akhir. Perusahaan ini sebelumnya dimiliki sejumlah entitas berbeda, termasuk Pinnacle Company Pte. Ltd. sejak 2007.

RGE Group—yang didirikan Sukanto Tanoto—juga sudah membantah bahwa TPL merupakan bagian dari grup mereka.

Tudingan Kerusakan Lingkungan

TPL menjadi sorotan usai WALHI dan masyarakat adat menuding aktivitas perusahaan—terutama pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan eucalyptus—memicu kerusakan ekosistem di wilayah Batang Toru, Tapanuli, dan sekitarnya. Analisis KSPPM menyebut sekitar 67.000 hektare hutan hilang di konsesi TPL sejak 1990–2023. Konflik agraria dengan masyarakat adat juga terus terjadi.

Respons Perusahaan

Manajemen TPL membantah semua tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa seluruh kegiatan mengikuti izin pemerintah dan telah melalui penilaian HCV serta HCS oleh pihak ketiga. TPL juga menyebut telah memperoleh status “TAAT” dari audit KLHK 2022–2023, menunjukkan tidak ada pelanggaran lingkungan maupun sosial.

Perdebatan mengenai dampak operasi TPL diperkirakan masih akan berlanjut seiring investigasi lebih lanjut terkait kerusakan ekologis di Sumatra.