Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, menegaskan bahwa lembaganya akan siap menjalankan setiap skema pemilihan kepala daerah yang diputuskan oleh pembuat undang-undang. Termasuk wacana Pilkada dipilih kembali oleh DPRD.
“Dalam hati dan isi kepala tujuh orang komisioner KPU pasti beda-beda preferensinya. Tetapi faktanya, mau sistem apa pun yang diimplankan, ya itu dilakukan oleh KPU,” kata Mellaz di sela acara Media Gathering KPU RI bertema “Sinergi Pilar Demokrasi” di Lombok, Selasa (9/12/2025).
KPU Hanya Ingin Pemilu Berjalan Baik
Dia menambahkan, KPU tidak dalam posisi memilih sistem, melainkan memastikan indikator penyelenggaraan pemilu dapat berjalan baik.
“Tanpa bermaksud defensif, ya KPU harus bicara indikatornya,” tutur dia.
Contoh indikatornya, kata Mellaz, adalah kesiapan logistik pada hari pemungutan suara. Ia menyebutkan pada Pemilu 2024, logistik berhasil terdistribusi satu kali berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan tanpa revisi berulang seperti Pemilu 2019.
“Misalnya hari H itu semua logistik ada di TPS, 800 ribuan. Berkurang nggak dari 2019? Di 2024, kalau 2019 lalu DPT-nya ditetapkan tiga kali, itu berpengaruh. Kalau DPT tidak ditetapkan, morat-marit kami,” jelas dia.
Keselamatan Petugas Pemilu juga Menjadi Pertimbangan
Mellaz menyinggung, peningkatan keselamatan petugas pemilu. Menurut dia, dibanding Pemilu 2019, jumlah petugas yang meninggal dunia dapat ditekan hingga hampir 80 persen pada Pemilu 2024. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih juga tetap terjaga.
Ke depan, Mellaz memastikan, KPU terus menyusun peta jalan tahapan penyelenggaraan pemilu yang lebih komprehensif, dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
“Tarikannya ke mana-mana. Variabel pencalonan seperti apa, gradasinya seperti apa, jadi kami bersiap,” Mellaz menandasi.









