Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin, indeks tersebut dapat menjadi tolak terukur dalam menilai kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal.
“Indeks ini melampaui pengukuran sekadar tingkat partisipasi berdasarkan jumlah pemilih yang hadir, melainkan menilai bagaimana rakyat benar-benar terlibat sejak awal hingga akhir proses pemilihan kepala daerah,” kata Afifuddin seperti dikutip dari keterangan pers, Minggu (19/10/2025).
Afifuddin menjelaskan, ada lima dimensi utama yang diukur dalam indeks, Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas), serta Tingkat Partisipasi Pemilih (Voter Turnout).
“Terdapat empat provinsi (10,8%) berhasil menembus kategori participatory, yaitu Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27). Keempatnya merefleksikan wilayah dengan partisipasi yang lebih substantif, di mana pemilih tidak hanya aktif dalam prosedur pemilihan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan inisiatif dalam mengawal proses demokrasi secara lebih kritis dan berdaya,” ungkap Afifuddin.
Afifuddin menambahkan, sebagian besar provinsi, yakni 31 provinsi (83,8%), berada dalam kategori engagement. Artinya, dominasi kategori ini mencerminkan bahwa partisipasi pemilih telah terjaga dan semakin mengakar pada dimensi prosedural, mulai dari memastikan nama terdaftar di DPT, hadir di TPS, hingga mengikuti tahapan kampanye secara umum.
Baru 4,7% Kabupaten Capai Partisipasi Optimal di Pilkada 2024
Afifuddin melanjutkan, hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 pada level kabupaten menunjukkan adanya keragaman capaian yang merefleksikan tingkat kematangan partisipasi demokrasi lokal di Indonesia.
“Dari total 415 kabupaten yang diukur, 24 kabupaten (4,7%) telah mencapai kategori participatory, 446 kabupaten (87,8%) berada dalam kategori engagement, sementara 38 kabupaten (7,5%) masih berada pada level involvement,” beber Afifuddin.
Sementara itu, Afifuddin menambahkan, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pilgub 2024, menunjukkan registrasi pemilih menjadi puncak performa dengan skor 71,82%.
“Sistem administrasi KPU memastikan akses hak pilih yang inklusif dan akurat. Meskipun masih berfokus pada aspek kehadiran dan keterlibatan formal, capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dan kesadaran elektoral yang terus menguat di berbagai wilayah,” Afifuddin menandasi.
Upaya Baru KPU Bangun Demokrasi yang Lebih Inklusif
Sebagai informasi, penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 merupakan sebuah ikhtiar reflektif untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik di Indonesia.
Diketahui, partisipasi Pemilu seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi yang membentuk keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada.
KPU RI berharap Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menjadi panduan strategis bagi KPU daerah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk merancang program sosialisasi yang lebih inklusif, meningkatkan akses bagi calon dari kelompok marginal, serta mengembangkan program pendidikan politik berkelanjutan.
Sebab, masa depan demokrasi tergantung pada bagaimana kita menghargai keterlibatan manusia bukan sekadar sebagai data, tetapi sebagai kekuatan kolektif yang harus terus dibina, dilindungi, dan diperluas.