Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menutup rapat identitas penerima uang dari praktik jual beli kuota tambahan haji 2024. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Ustaz Khalid Basalamah sebagai salah satu pihak yang mengetahui penerima uang setoran tersebut.
Asep menjelaskan, modusnya berupa “uang percepatan” yang diminta oknum kepada travel haji dan umrah agar bisa mendapatkan kuota tambahan haji untuk kepentingan pribadi. Travel yang bersedia membayar uang ini, termasuk biro Uhud Tour milik Khalid Basalamah, memperoleh kuota tambahan tersebut.
Kasus ini mencuat setelah DPR membentuk pansus haji 2024, memaksa oknum pengelola mengembalikan uang percepatan kepada travel yang telah membayar.
Motif Khalid Basalamah membayar uang percepatan dijelaskan Asep, yakni untuk memastikan keberangkatan jemaah di tahun yang sama melalui kuota haji khusus dengan lokasi maktab lebih dekat, sehingga mobilitas jemaah lebih efisien dibandingkan haji furoda.
KPK terus mendalami kasus ini untuk menelusuri oknum yang menerima setoran serta mekanisme penyalahgunaan kuota haji.