Liputan6.com, Jakarta – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya menyandang status tersangka dalam korupsi pemalakan uang THR di satuan kedinasan daerahnya sendiri. Diketahui, kasus terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari yang lalu.
Sebanyak 27 orang yang ditangkap dalam OTT menjalani pemeriksaan di Polres Banyumas. KPK buka suara alasan pemeriksaan tidak dilakukan di Polres Cilacap meski lokasi kejadian di sana.
Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, hal itu sengaja dilakukan penyidik, sebab berdasarkan informasi diterima bahwa polres setempat, menjadi salah satu pihak eksternal yang diguyur bupati dari THR haram tersebut.
“Kemudian terhadap 27 orang (terjaring OTT) kenapa diperiksanya di Banyumas dan tidak di Cilacap? Kami menghindari terjadinya conflit of interest. Kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan dan Informasi yang kita kumpulkan, bahwa uang tersebut sudah di Forkopimda, salah satu forkopimdanya adalah Polres (Cilacap),” kata Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Asep pun menghindari pemeriksaan yang tidak berimbang jika dilakukan di sana. Karenanya, dia memindahkannya ke polres lain.
“Makanya tidak dilakukan pemeriksaannya di Polres Cilacap, untuk menghindari tadi Conflict of interest (COI) ini kita pindah ke Banyumas,” jelas Asep.