Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Basalamah, mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 dengan skema cicilan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pengembalian dilakukan bertahap karena uang disimpan di perbankan dalam bentuk pecahan dolar AS yang memiliki limit penarikan. “Begitu seluruh uang terkumpul, jumlah final akan diumumkan ke publik,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/9/2025).
Menurut Asep, tidak hanya Khalid, tetapi hampir 400 biro travel haji juga diminta mengembalikan uang dengan mekanisme serupa. Hal ini membuat penanganan kasus terkesan lambat, namun KPK menilai perlu kehati-hatian dalam menelusuri keterlibatan tiap biro.
Ia menambahkan, nilai pengembalian berbeda pada tiap biro sesuai jumlah kuota haji khusus yang diterima. Kuota tambahan disebut tidak dibagi rata, ada yang memperoleh ratusan kuota, sementara lainnya hanya belasan.
KPK memastikan seluruh dana hasil dugaan rasuah tersebut akan diverifikasi dan dikembalikan ke negara sebagai barang bukti.
Posting terkait:
DPR dan Pemerintah Sepakati 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Kepala SMPN 1 Prabumulih Kembali ke Jabatan, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
Menkeu Kucurkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, KPK Ingatkan Potensi Korupsi
Presiden Prabowo Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur dalam Rapat Terbatas di Hambalang
