Liputan6.com, Jakarta – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat rantai pasok biomassa berkelanjutan, serta pengembangan riset karbon rendah sebagai upaya pencapaian target penurunan emisi dan Net Zero Emissions 2060 dengan menggandeng perusahaan konsultan asal Korea Selatan, Greenery Inc.,
Direktur Bioenergi PLN EPI, Hokkop Situngkir mengatakan, biomassa memiliki peran strategis sebagai solusi transisi energi karena dapat langsung diimplementasikan menggunakan infrastruktur pembangkit eksisting. Sebab itu, keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian pasokan dan tata kelola yang kuat.
“Bioenergi, khususnya biomassa, bukan sekadar bahan bakar pengganti, tetapi bagian dari strategi besar transisi energi. Karena itu, pasokan harus berkelanjutan, bernilai tambah, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat,” kata Hokkop, Sabtu (16/1/2026).
Kolaborasi internasional di sektor bioenergi dan biomassa ini untuk mendukung program cofiring PLTU. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PLN EPI dan perusahaan konsultan asal Korea Selatan, Greenery Inc.
Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat membangun kerangka kerja sama pengembangan biomassa, riset teknis, peningkatan kualitas bahan bakar, hingga eksplorasi kerja sama internasional penurunan emisi, termasuk peluang mekanisme karbon lintas negara.
Melalui MoU ini, PLN EPI dan Greenery sepakat mendorong pengembangan biomassa dan residu pertanian, riset teknis bersama, penguatan rantai pasok berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pencapaian target cofiring PLN sekaligus memberikan manfaat lingkungan dan sosial ekonomi secara terukur.
Hokkop menambahkan, kerja sama dengan Greenery membuka ruang percepatan transfer teknologi dan pengembangan produk biomassa bernilai ekonomi. Residu pertanian dan produk antara tidak boleh diperlakukan sebagai limbah semata.
“Produk seperti biomassa dan turunannya harus dikapitalisasi menjadi produk bernilai tambah, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk pangan dan industri bioenergi. Ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” turur Hokkop.










