Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR, Daniel Johan angat bicara soal target kebijakan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) pada 2026 mendatang. Menurut Daniel, dibutuhkan ketegasan pemerintah menerapkan zero ODOL.
“Kendaraan muatan berlebih harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
Daniel menyatakan zero ODOL sangat baik, namun harus melibatkan berbagai pihak untuk mengkaji lebih detail terkait dampak kebijakan nantinya.
Sebelum kebijakan ini diterapkan, lanjutnya, pemerintah harus melibatkan Perusahaan-perusahaan expedisi untuk memberikan masukan terkait dengan wacana bebas ODOL ini, sehingga ditemukan titik temu antara pemerintah dengan para pelaku usaha.
“Terkait dengan dampak ekonomi tentu pemerintah harus menghitung seberapa besar dampak terhadap kebijakan bebas ODOL seperti adanya argumen kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah bisa menghitung kemungkinan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya.
Tak Perlu Menunggu 2026
Sebelumnya, Ketua Komisi V Lasarus menegaskan, penerapan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL lebih cepat lebih baik. Tak perlu menunggu hingga 2026 mendatang.
“Jadi menurut saya memang saya sepakat, kalau bisa lebih cepat lebih baik ditertibkan odol ini.
Bagi pengusaha yang bergerak di bidang angkutan ini ya, kalau mau untung ya jangan nyusahin gitu loh. Ya kalau untung ya untung dengan cara benar, jangan nyusahin kita semua. Zero Odol ini lebih cepat lebih baik,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menurut Lasarus, Komisi V DPR telah sejak lama menyuaeakan zero ODOL dan penguatan aturan terkait truk-truk.
“Komisi lima ini kan sudah menyuarakan lama. Bahkan saya sudah menginisiasikan, kami komisi minta supaya penguatan regulasinya juga. ODOL ini agak sulit diatasi karena memang ada lintas kementerian. Makanya kalau menurut saya melihat masalah ini harus komperhensif ya. Mulai dari regulasinya harus diperbaiki,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, bola di kaki pemerintah, apakah benar mau menertibkan ODOL atau tidak.
“Nah sekarang kalau mau ditertibkan mau nggak pemerintah tertibkan. Kita udah tau kok dampak masalahnya. Udah banyak kejadian, kecelakaan, kemudian jalanan kita hancur. Saya mau kasih tau ya, daya dukung jalan nasional kita itu hanya 13 ton. oke. Kami pernah mengajukan uji petik sampai menemukan 50 ton di jalan,” pungkasnya.
