Kenya yang dahulu dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional kini terperosok dalam krisis ekonomi serius. Inflasi tinggi, pajak melonjak, pengangguran merajalela, serta korupsi yang tak terkendali membuat sekitar 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
Seorang ibu penjual sayur di Nairobi, Christine Naswa, mengungkapkan betapa sulitnya hidup sehari-hari, bahkan sering kali pulang tanpa uang sama sekali sementara anak-anaknya kelaparan. Pemilik toko di pusat bisnis juga menyatakan bahwa tahun ini adalah yang terburuk dalam 36 tahun berdagang, apalagi setelah pajak dinaikkan oleh pemerintah Presiden William Ruto meskipun ada beberapa pajak yang dicabut lewat RUU keuangan.
Pemerintah berdalih kenaikan pajak untuk membayar utang luar negeri dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, kritik dari kalangan analis dan masyarakat menilai kebijakan ini hanya membebani rakyat, sementara korupsi dan pemborosan anggaran pemerintah terus berlangsung.
Pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang kini bahkan melebihi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Tekanan dari IMF memaksa Kenya melakukan reformasi fiskal, tetapi hal ini juga memicu ketegangan sosial dan potensi gelombang unjuk rasa.
Warga Nairobi menuntut akuntabilitas dan pemberantasan korupsi sebagai solusi utama, karena tanpa itu penderitaan rakyat tak akan berakhir. Harapan besar kini tertuju pada pemilu 2027, meski sebagian warga skeptis perubahan akan terjadi.
Krisis ekonomi Kenya menjadi peringatan keras akan dampak utang luar negeri dan tata kelola pemerintahan yang buruk bagi kesejahteraan rakyat.