Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) terus memperkuat tata kelola kebijakan publik sebagai bagian dari agenda strategis reformasi birokrasi. Upaya ini diwujudkan melalui audiensi yang dilakukan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, bersama berbagai pihak pada September hingga Oktober 2025.
Ida Asep menjalin diskusi intensif bersama akademisi dan sejumlah lembaga seperti Ombudsman RI, Kementerian PANRB, serta LAN. Ia menilai, penguatan tata kelola kebijakan harus menjadi prioritas agar proses penyusunan kebijakan di lingkungan kementerian berjalan transparan, terstandar, dan didukung data yang valid. Ida Asep menjelaskan sejumlah tantangan utama yang masih harus diperbaiki.
Menurutnya, tata kelola kebijakan di lingkungan Kemenimipas masih memerlukan penguatan, terutama untuk mengatasi fragmentasi kebijakan antar unit, integrasi data yang belum optimal, serta pelibatan publik yang masih terbatas.
“Kemenimipas harus memiliki standar baku dalam seluruh proses kebijakan agar keputusan yang dihasilkan lebih akurat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Dari hasil audiensi, Kemenimipas peroleh dukungan penuh terhadap arah pembangunan tata kelola kebijakan. Akademisi menyambut baik seluruh potensi kolaborasi, LAN RI merencanakan inisiatif Kemenimipas ini sebagai pilot project nasional, sementara ORI siap memberikan pendampingan dalam Penilaian Mandiri Kepatuhan Pelayanan Publik. Dukungan lintas lembaga ini memperkuat keyakinan bahwa penguatan tata kelola kebijakan selaras dengan standar pemerintahan modern.
Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Kemenimipas sedang merampungkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) tentang Tata Kelola Kebijakan Publik, yang akan menjadi pedoman utama penyelenggaraan kebijakan secara menyeluruh.
“Peraturan Menteri ini memastikan transparansi, pelibatan publik sejak tahap awal, serta kualitas kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tak hanya regulasi, Kemenimipas juga tengah menyiapkan Portal Tata Kelola Kebijakan Publik sebagai gerbang informasi utama. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses kebijakan, melihat capaian kinerja, dan menyampaikan aspirasi terkait layanan imigrasi maupun pemasyarakatan.