Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyelenggarakan kegiatan dialog publik yang turut dihadiri oleh koalisi masyarakat sipil serta lembaga lainnya. Hal itu bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dari berbagai elemen untuk perbaikan institusi Polri ke depan.
Listyo menyatakan, segala masukan serta kritik akan diterima, terutama yang dapat memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia. Diskusi tersebut mengusung tema penyampaian pendapat di muka umum hak dan kewajiban, tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum.
“Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” tutur Listyo di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, kegiatan dialog ataupun diskusi akan gencar dilakukan. Hal itu dinilai penting untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat, dengan harapan menjadikan Polri sebagai institusi yang terus dicintai publik.
“Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya,” jelas dia.
“Dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat,” sambungnya.
Dengan adanya kegiatan kali ini, Listyo memastikan bahwa Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi, serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada.
“Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman,” Listyo menandaskan.