Berlin – Resesi berarti perekonomian sedang menyusut. Jerman adalah satu-satunya negara di Uni Eropa yang telah mengalami hal ini selama dua tahun berturut-turut.
Pada tahun 2024, seperti dikutip dari DW Indonesia, Minggu (25/5/2025), jumlah perusahaan yang tutup sama banyaknya dengan jumlah perusahaan yang tutup pada tahun 2011 saat terjadi krisis parah keuangan dan ekonomi.
Sektor industri yang membutuhkan banyak energi telah dan terus terpukul keras akibat tingginya harga listrik. Namun, kekurangan tenaga kerja dan pekerja terampil di masyarakat yang secara demografis menua dan tingginya biaya birokrasi juga tercermin di berbagai perusahaan.
Pemerintah baru di Berlin sudah mulai bertugas, dan ingin memperbaiki situasi dengan cepat dan berkelanjutan. Tetapi tidak ada pemulihan spontan yang dapat dan tidak akan pernah bisa terjadi. Pemerintah harus menerima kenyataan ini dari komite penasihat ekonominya. Dalam laporan musim seminya, Dewan Pakar Ekonomi Jerman berbicara tentang “fase kelemahan yang nyata” dan secara praktis mengesampingkan pemulihan yang cepat.
Tidak Lagi Kompetitif di Mata Internasional
Kelima profesor ekonomi tersebut memprediksi stagnasi, yakni pertumbuhan nol, pada tahun 2025. Pada tahun 2026, ekonomi dapat pulih sedikit dengan pertumbuhan satu persen. Namun para ahli percaya bahwa masih belum dapat dipastikan apakah Jerman akan mampu kembali meraih kesuksesan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
Ekonomi Jerman menjadi semakin kurang kompetitif di seluruh dunia. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan penghentian pasokan gas Rusia merupakan faktor penentu.
Model bisnis Jerman yang sukses dalam memproduksi produk yang diminati secara global, dengan menggunakan energi murah dan rekayasa canggih telah menjadi sejarah.
Tarif Donald Trump hambat laju ekspor
“Persyaratan birokrasi dan prosedur persetujuan yang panjang memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tulis laporan yang disusun para “pakar ekonomi.”
Presiden AS Donald Trump juga memiliki pengaruh negatif. Kebijakan tarif membahayakan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, tetapi memiliki konsekuensi negatif khususnya bagi ekonomi Jerman yang berorientasi ekspor.
Untuk meringankan beban perusahaan, Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche bermaksud memperkenalkan langkah-langkah awal pada pertengahan Juli. “Pajak listrik harus dikurangi dan reformasi awal di pasar tenaga kerja sudah direncanakan,” ujar politisi partai CDU itu pada sebuah forum ekonomi.
Poin-poin selanjutnya harus menyusul pada akhir tahun. Pertumbuhan menjadi agenda harian, dan pemerintah akan memberikan stimulus, termasuk dengan mengurangi pajak perusahaan.
Model Bisnis Baru Sedang Diminati
Para pakar ekonomi meminta pemerintah Jerman untuk memiliki pandangan yang realistis terhadap masa depan. Mereka memperingatkan bahwa tidak semua pekerjaan bisa diselamatkan, terutama yang tidak memiliki prospek jangka panjang.
Kebijakan ekonomi yang berusaha menghambat perubahan struktural dengan subsidi tidak akan berhasil dalam jangka panjang,” ujar Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Pemerintah., Monika Schnitzer. Sebaliknya, menurutnya, pemerintah harus secara aktif mendorong transisi menuju model bisnis dan profesi baru.
Paket keuangan bernilai miliaran euro yang diluncurkan partai pemerintah CDU/CSU dan SPD segera setelah pemilu dengan dukungan Partai Hijau memberikan harapan. 500 miliar euro akan diinvestasikan dalam infrastruktur yang rusak selama dua belas tahun ke depan.
“Paket keuangan tersebut secara signifikan memperluas ruang lingkup tindakan,” kata ekonom Achim Truger. “Jika digunakan dengan benar, dana ini dapat membuat Jerman siap menghadapi masa depan, dengan efek pertumbuhan positif yang signifikan,” tegasnya.
Akan tetapi syaratnya, hanya jika uang itu benar-benar dibelanjakan untuk investasi. Para ahli meragukan hal tersebut. “Kata kuncinya: Uang pensiun buat ibu rumah tangga, subsidi solar pertanian, pemotongan pajak untuk sektor restoran,” ujar pakar ekonomi Ulrike Malmendier, merujuk pada program-program pemerintah yang dianggap kurang relevan dengan tujuan jangka panjang.
Ia menekankan, harus ada aturan hukum yang menetapkan agar dana dari paket kebijakan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan lain. Karena jumlah uang ini tidak dapat dibelanjakan secepat itu, para ahli memperkirakan dampak positifnya akan terjadi paling cepat pada tahun 2026.
Masalah utamanya adalah bahwa 500 miliar euro tersebut akan dibiayai dengan dana pijaman. Sama halnya seperti peningkatan anggaran pertahanan secara besar-besaran.
Hal ini diperkirakan akan menyebabkan Jerman tidak lagi mampu memenuhi target utang Uni Eropa. Para ahli juga memperingatkan hal ini. Pengeluaran tersebut hanya dapat dibenarkan jika Jerman berhasil memodernisasi dirinya secara struktural.
Banyak Orang Jerman Bekerja Paruh Waktu
Kanselir baru Friedrich Merz berulang kali menekankan bahwa orang-orang di Jerman perlu bekerja lebih banyak. “Kita tidak dapat mempertahankan kesejahteraan dengan empat hari kerja seminggu dan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan,” katanya baru-baru ini di Dewan Ekonomi CDU.
Sebagai langkah konkret, ia menyebutkan jam kerja yang fleksibel, dan insentif bagi mereka yang tetap bekerja sukarela setelah pensiun.
“Memang benar bahwa insentif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja,” ujar profesor ekonomi Veronika Grimm. Dia melihat potensi khusus dalam meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, misalnya melalui peningkatan perawatan anak. Namun, bagaimana ini dapat diperluas jika jumlah pendidik terlalu sedikit?
Masalahnya adalah masyarakat yang seara demografis menua, di mana semakin banyak pensiunan dihadapkan pada semakin sedikitnya jumlah pekerja. “Oleh karena itu, penting untuk menjadi lebih produktif dengan lebih sedikit pekerja,” tandas Grimm. Hal ini dimungkinkan melalui digitalisasi dan pengurangan birokrasi.
Kemudahan Birokrasi Masih Lambat Dilakukan
Meskipun banyak inisiatif politik, beban biaya birokrasi pada perusahaan belum berkurang secara nyata, keluh Dewan Pakar Ekonomi Jerman.
Dewan ini mengusulkan untuk segera memulai beberapa langkah secara bersamaan: Mempercepat prosedur pengajuan dan persetujuan izin usaha, mengurangi kewajiban informasi yang dimiliki perusahaan terhadap negara, mendigitalkan administrasi publik, dan membangun portal e-government yang seragam di seluruh negeri.
Peraturan baru harus efektif dan mudah digunakan. Jika tidak, hanya akan timbul birokrasi tambahan dan tidak efisien. “Antara harapan dan kecemasan,” demikian Dewan Pakar Ekonomi menggambarkan penilaiannya terhadap situasi saat ini.
Reaksi komunitas bisnis terhadap laporan tersebut serupa. “Tidak ada pembicaraan mengenai semangat optimisme yang nyata,” tandas Kamar Dagang dan Industri Jerman. “Waktu hampir habis, perusahaan sudah siap. Sekarang politisi harus mewujudkannya.”