Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan permintaan penghentian gaji, tunjangan, serta fasilitas kedua legislator itu sudah diajukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan.
“Ini bentuk tanggung jawab Fraksi PAN untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Putri, Rabu (3/9/2025).
Kebijakan tersebut menyusul polemik aksi joget Eko Patrio dan Uya Kuya yang menuai kecaman publik hingga membuat keduanya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR.
Meski begitu, berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak keuangan, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga uang paket. Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan hal tersebut.
Langkah Fraksi PAN ini dinilai sebagai upaya menjaga marwah DPR sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.
Posting terkait:
Jawa Barat Terapkan E-Voting untuk Pilkades, Dimulai di Kota Banjar
Kasus Keracunan MBG Capai Ribuan, BGN Bentuk Tim Investigasi
Indonesia Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara dan Perdamaian Palestina
Pemulangan Jenazah WNI dari Wilayah Perbatasan Harus Lebih Manusiawi
Marak Kasus Keracunan MBG, Ini Pangkal Masalahnya Menurut CISDI
Dua Kali Insiden Berdarah di Tapal Batas Indonesia-Timor Leste dalam Sebulan
