Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Bahlil saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle kembali menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Terbaru, Menteri Keuangan diganti dari Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Suahasil Nazara.
“Menyangkut reshuffle, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden, ya,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bahlil tidak menyampaikan lebih jauh mengenai kemungkinan reshuffle lanjutan. Dia menekankan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian anggota kabinet merupakan kewenangan Presiden.
“Setiap menteri, setiap wakil menteri, setiap anggota kabinet diangkat atau diberhentikan, kita harus hargai hak prerogatif Bapak Presiden, ya,” tandasnya.
Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo
Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dalam perombakan tersebut, Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Selain itu, Amalia Adininggar Widyasanti dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai wakilnya. Nugroho Sulistyo Budi juga dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Reshuffle kedua dilakukan pada 8 September 2025. Salah satu perubahan terbesar saat itu adalah pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pada perombakan ini, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding. Ferry Juliantono juga ditunjuk sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.