Inggris, Prancis, dan Kanada pada Senin (19/5/2025), mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
“Kami dengan tegas menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza. Tingkat penderitaan manusia di Gaza sudah tidak tertahankan. Pengumuman kemarin bahwa Israel akan mengizinkan sejumlah kecil makanan masuk ke Gaza sama sekali tidak memadai,” demikian ketiga pemimpin negara itu memulai pernyataannya.
“Kami mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militer di Gaza dan segera membolehkan bantuan kemanusiaan masuk. Hal ini harus mencakup keterlibatan dengan PBB guna memastikan kembalinya pengiriman bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kami juga menyerukan kepada Hamas agar segera membebaskan semua sandera yang masih mereka tahan secara kejam sejak 7 Oktober 2023.”
Lebih lanjut, ketiga negara menyatakan, penolakan pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sipil adalah hal yang tidak dapat diterima dan berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
“Kami mengutuk keras penggunaan bahasa yang mengerikan oleh sejumlah anggota pemerintah Israel dalam pernyataan terbaru mereka, yang mengandung ancaman bahwa warga sipil Gaza akan mulai direlokasi secara paksa karena keputusasaan yang ditimbulkan oleh kehancuran wilayah tersebut,” sebut ketiga negara.
Tindakan pemindahan paksa secara permanen terhadap penduduk sipil, tegas ketiga negara, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Terkait Situasi di Tepi Barat
Israel, diakui ketiga negara, mengalami serangan keji pada 7 Oktober 2023.
“Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warga Israel dari terorisme. Namun, eskalasi ini sama sekali tidak proporsional,” tegas pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada. “Kami tidak akan tinggal diam sementara pemerintahan Benjamin Netanyahu melanjutkan tindakan-tindakan yang sangat tercela ini. Jika Israel tidak menghentikan kembali serangan militer dan membuka pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, kami akan mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut sebagai respons.”
Selain itu, ketiga negara juga menegaskan penentangannya atas setiap upaya perluasan pemukiman di Tepi Barat.
“Israel harus menghentikan pembangunan permukiman yang ilegal dan merusak kelangsungan terbentuknya Negara Palestina serta membahayakan keamanan baik bagi warga Israel maupun Palestina. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditujukan secara spesifik,” ujar ketiga negara.
Solusi Dua Negara
Prancis, Inggris, dan Kanada menggarisbawahi sangat mendukung upaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir untuk mengamankan gencatan senjata segera di Gaza.
“Gencatan senjata, pembebasan semua sandera yang tersisa, dan solusi politik jangka panjang merupakan harapan terbaik untuk mengakhiri penderitaan para sandera dan keluarga mereka, meringankan penderitaan warga sipil di Gaza, mengakhiri kendali Hamas atas Gaza, dan membuka jalan menuju solusi dua negara, sesuai dengan tujuan konferensi 18 Juni di New York yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis,” sebut Prancis, Inggris, dan Kanada.
“Negosiasi ini harus berhasil dan kita semua harus bekerja menuju implementasi solusi dua negara, yang merupakan satu-satunya cara untuk membawa perdamaian dan keamanan jangka panjang yang layak bagi warga Israel dan Palestina, serta memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan ini.”
Pernyataan bersama tiga negara menambahkan, “Kami akan terus bekerja sama dengan Otoritas Palestina, mitra regional, Israel, dan AS untuk merampungkan kesepakatan terkait masa depan Gaza, dengan mengacu pada rencana Arab.”
Rencana rekonstruksi Gaza yang didukung oleh negara-negara Arab akan menelan total biaya USD 53 miliar dan dirancang untuk menghindari pemindahan warga Palestina dari tanah airnya.
“Kami menegaskan peran penting Konferensi Tingkat Tinggi Solusi Dua Negara di PBB pada Juni dalam membangun konsensus internasional untuk tujuan ini. Kami juga berkomitmen untuk mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi dalam mencapai solusi dua negara dan siap bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkannya,” imbuh mereka.