ILUNI FKUI Desak Presiden Prabowo Ganti Menkes Budi Gunadi Sadikin

JAKARTA, Selasa (20/5/2025) – Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) secara tegas menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mengganti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Seruan ini disampaikan oleh Ketua Umum ILUNI FKUI, Dr dr Wawan Mulyawan, dalam konferensi pers di Gedung FKUI Salemba, Jakarta Pusat.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Ini sudah kelewatan,” tegas Wawan.

Desakan tersebut muncul akibat kekecewaan para alumni terhadap sikap Kementerian Kesehatan yang dinilai mengabaikan aspirasi FKUI terkait pembahasan dan implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Menurut Wawan, masukan yang telah diajukan kepada Menkes tidak pernah diindahkan.

“Mohon maaf, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri,” kata Wawan, mengkritik pertemuan audiensi mereka yang dianggap tidak berdampak.

Wawan juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Guru Besar FKUI yang sebelumnya menggelar deklarasi “Salemba Berseru” sebagai bentuk keprihatinan atas kebijakan Kemenkes. Para guru besar menilai bahwa implementasi UU Kesehatan telah menyimpang dari tujuan awal dan justru menurunkan mutu pendidikan kedokteran serta membahayakan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Dekan FKUI, Prof. Ari Fahrial Syam, menjelaskan bahwa meskipun awalnya mendukung UU Kesehatan, implementasinya kini dinilai mengganggu proses pendidikan dan pelayanan kesehatan. “Ada komitmen yang tidak sesuai dengan UU dan PP, dan hal-hal yang akhirnya kami boleh sampaikan, terganggunya proses pendidikan kedokteran dan akhirnya pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah mutasi terhadap sejumlah dokter, termasuk Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, yang juga dosen FKUI. Kebijakan tersebut disebut memicu keresahan di kalangan akademisi dan tenaga medis.

Hingga berita ini dimuat, Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, belum memberikan tanggapan atas desakan pencopotan Menkes.