Haji Ramah Perempuan 2026, Menteri PPPA Minta Jumlah Toilet Wanita Ditambah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusung penyelenggaraan ibadah haji ramah perempuan, lansia dan disabilitas. Komitmen ini disambut baik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi.

Dalam perwujudannya, Menteri Arifatul minta jumlah toilet wanita ditambah, mengingat kebutuhan jemaah perempuan berbeda dengan laki-laki. Lamanya waktu penggunaan toilet oleh perempuan membuat fasilitas itu cenderung menimbulkan antrean selama beribadah di Tanah Suci.

“Kini sedang diupayakan (realisasi penambahan toilet wanita),” katanya saat mengisi kelas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menteri PPPA juga memaparkan kebutuhan spesifik lainnya dari perempuan dan kelompok rentan. Pertama, kesehatan reproduksi. “Ini termasuk haid, bagaimana penanganannya selama beribadah,” ucap dia.

Kedua, masalah keamanan dan privasi. Tidak kalah penting adalah pendampingan ibadah, dukungan psikososial, dan kehadiran petugas perempuan. 

“Saya bahagia sekali mendengar jumlah petugas perempuan tahun ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, mencapai 33 persen,” tutur Arifah. 

Tahun lalu, kata dia, Kementerian PPPA mengusulkan jumlah petugas haji perempuan sebanyak 50 persen. “Tapi tampaknya belum bisa terpenuhi,” katanya.

Menteri PPPA memaparkan, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama yang dirilis melalui IndonesiaBaik, pada penyelenggaraan haji 2025, jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 203.149 orang. Dari jumlah tersebut, 112.838 orang atau sekitar 55,54 persen merupakan perempuan, sementara 90.311 orang ałau 44,46 persen adalah laki-laki.

Dari sisi usia, terdapat 44.085 jemaah lansia berusia 65 tahun ke atas, dengan komposisi 22.909 perempuan dan 21.176 laki-laki. Bahkan rentang usia jemaah sangat luas, dari usia 17 tahun hingga 108 tahun. Terdapat pula anak-anak yang berangkat mendampingi keluarga, serta kelompok penyandang disabilitas.

“Haji ramah perempuan dan lansia adalah komitmen negara menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh jemaah.”

Tantangan Penyelenggaraan Haji Ramah Perempuan dan Lansia

Dia melanjutkan soal tantangan mewujudkan penyelanggaraan haji yang ramah perempuan dan lansia, Pertama, regulasi haji belum mengatur gender secara eksplisit. Kedua, keterbatasan jumlah petugas perempuan. Ketiga, fasilitas dasar belum sepenuhnya aman dan ramah privasi.

“Ada pula risiko tinggi bagi perempuan dan lansia dalam ibadah padat, seperti tawaf, sai, dan lempar jumrah. Juga, minimnya mekanisme pengaduan, protokol penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), dan pemahaman petugas terkait kekerasan berbasis gender,” bebernya. 

Haji ramah perempuan bisa terwujud melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, komitmen kebijakan, implementasi lapangan yang berempati.

Menteri PPPA menyebut tiga indikator keberhasilan haji. Pertama, perlindungan jemaah, kemudian rasa aman dan dimanusiakan, serta layanan yang adil bagi semua.  

“Haji ramah perempuan adalah cermin negara yang adil dan beradab,” imbuhnya.

Bagi para petugas haji perempuan, dia berpesan untuk memperhatikan kebutuhan spesifik jemaah perempuan, seperti yang telah disebutkan di atas. 

“Kami juga mengusulkan, sekamar jangan lansia semua, harus ada yang muda, supaya bisa saling membantu,” sarannya.

Kementerian PPPA belum menyusun pedoman haji ramah perempuan secara spesifik. “Nanti akan kami diskusikan kembali,” tutup Menteri PPPA.