Jakarta, 7 Juni 2025 — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak terkait program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Laporan tersebut diajukan pada Kamis (5/6/2025) dengan menyertakan bukti kronologi, pemberitaan media, dan video program.
Adhel menilai program tersebut berbau militer dan melibatkan anak-anak, yang menurutnya melanggar Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Ia menyebut kebijakan Dedi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hanya berdasarkan surat edaran.
Menanggapi pelaporan itu, Dedi Mulyadi menyampaikan melalui unggahan video di media sosial bahwa ia tidak akan menanggapi kritikan atau upaya kriminalisasi dengan emosi. Ia tetap meyakini program tersebut merupakan bentuk kecintaannya kepada rakyat Jawa Barat, khususnya generasi muda, agar tumbuh menjadi pribadi hebat di berbagai bidang.
“Kita hadapi dengan rileks saja,” ujar Dedi, menegaskan bahwa tujuannya adalah membangun generasi muda Jawa Barat yang unggul.
Posting terkait:
Progres Konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Capai 48,90%, Lampaui Target Mei 2025
Kebakaran di Kapuk Muara Ludeskan Puluhan Rumah, Diduga Bermula dari Aktivitas Memasak
Menhan dan Menkeu Tinjau Wilayah Rawan Konflik di Nduga, Papua
Presiden Prabowo Hadiahi Pemain Timnas Jam Tangan Mewah Usai Kalahkan China
Bukan Sapi Limosin! Ini Chianina, Jenis Sapi Terbesar di Dunia
Megawati Soroti Pemotongan Sejarah Soekarno di Era Orde Baru
Harta Karun Intan Jumbo Senilai Rp 15 Triliun Disita Pemerintah, Nasib Penemunya Tragis
