Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), Al Muktabar menyampaikan, Lapor Mas Wapres (LMW) telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan laporan masyarakat dari berbagai daerah. Hitungan itu tercatat, sejak diluncurkan pada tanggal 11 November 2024.
“Laporan yang diterima mencakup beragam hal, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosia,” kata Al seperti dikutip dari siaran pers, Senin (9/6/2025).
Menurut Al, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung kasus-kasus dilaporkan dan telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah. Namun harus diakui, masih ada laporan yang saat ini dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.
“Oleh karena itu, tata kelola laporan masyarakat melalui LMW terus disempurnakan,” jelas Al.
Al menambahkan, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebijakan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dalam membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
“Untuk melaksanakan tugas tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, salah satu fungsi Sekretariat Wakil Presiden adalah menyerap pandangan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat,” tutur Al.
“Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” imbuh Al.
Sebagian Besar Masyarakat Lapor Lewat WhatsApp
Al merinci, sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen). Hal ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja. Sementara itu sebesar 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui atap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.
Al meyakini, kanal aduan publik melalui LMW merupakan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Meskipun LMW telah menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi dan implementasi antar lembaga yang terlibat.
“Penanganan LMW ini tidak lepas dari kolaborasi erat Setwapres dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, serta Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” dia menandasi.