Gerindra Minta Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Ulang

Jakarta, 30 April 2025 — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer TNI/Polri dikaji ulang secara matang sebelum diterapkan. Ia menyebut belum menerima informasi secara utuh mengenai kebijakan tersebut dari kader partainya itu.

“Saya belum secara lengkap membaca pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh beliau ada hal-hal baru yang perlu dikaji dulu secara matang sebelum dilaksanakan,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Rabu (30/4).

Dasco juga menilai bahwa kebijakan tersebut perlu mendapatkan tanggapan dari DPRD Jawa Barat. Menurutnya, tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar. Tetapi menurut saya, kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa bermasalah di wilayahnya mengikuti program pembinaan karakter di barak-barak militer yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Menurut Dedi, program tersebut bertujuan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal.

“Maka saya mengubah paradigma itu. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya,” ujar Dedi usai rapat kerja di Komisi II DPR, Selasa (29/4).

Ia menyebut surat edaran gubernur terkait rencana tersebut telah disiapkan dan mulai diberlakukan secara resmi pada 2 Mei 2025. Program ini akan diterapkan bertahap di sejumlah daerah yang dinilai rawan, dengan pelaksanaan di sekitar 30 hingga 40 barak yang disiapkan oleh TNI. Siswa peserta program akan mengikuti pembinaan selama enam bulan.