Dualisme Berakhir, Ini Susunan Pimpinan PPP Periode 2025-2030

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030. Keputusan ini dikeluarkan setelah sempat terjadi dualisme kepemimpinan pasca Muktamar yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pengesahan tersebut, Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PPP, sementara Agus Suparmanto dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum).

Pengesahan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2025-2030.

“Hari ini, saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum. Kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” kata Menkum Supratman Andi Agtas di kantornya, Senin (6/10/2025).

Selain nama-nama tersebut, ada nama lainnya yang ada di dalam kepengurusan DPP PPP. Karena, ada enam orang dalam SK yang diterbitkan itu.

“Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” ujarnya.

“Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dan Kementerian Hukum siap untuk sesegera mungkin menerbitkan SK yang baru,” sambungnya.

Selanjutnya, partai berlambang Ka’bah ini akan mengadakan agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Namun, untuk waktunya sendiri masih belum ditentukan kapan waktunya.

“Juga tadi di hadapan saya, saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Mardiono selaku Ketua Umum terpilih mengucapkan rasa terimakasih dan syukur atas keputusan akhir dari Muktamar. Sehingga, partainya akan menggelar Mukernas dan akan melahirkan berbagai macam keputusan pada kegiatan tersebut.

“Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional yaitu melalui forum Mukernas dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung,” ujar Mardiono.