Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memenuhi sebagian tuntutan rakyat. Seluruh fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Selain itu, DPR juga menutup pintu kunker luar negeri yang selama ini menuai sorotan publik. Mulai 1 September 2025, anggota DPR hanya dapat bepergian ke luar negeri bila mendapat undangan resmi kenegaraan.
Keputusan ini disebut sebagai langkah awal DPR dalam merespons 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
Posting terkait:
Polda Metro Jaya Bentuk Satgas Khusus Atasi Kemacetan Parah di Jalan Gatot Subroto
BGN Terapkan Standar Ketat dan Hentikan Sementara SPPG untuk Cegah Keracunan MBG
Jakarta Terapkan Ganjil Genap Jelang Akhir Pekan, 26 Ruas Jalan Diberlakukan
KPK Tindaklanjuti Kasus Uang Percepatan Kuota Haji, Khalid Basalamah Salah Satu Saksi Kunci
Presiden Kolombia Gustavo Petro Kecam PBB dan AS dalam Sidang Majelis Umum
Ahli Gizi Kritisi Menu Program Makan Bergizi Gratis: Burger dan Spageti Dominasi Menu
Kapolri Lakukan Mutasi Besar-besaran, 60 Perwira Polri Bergeser
