Karawang, 5 Mei 2025 – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi kebijakan kontroversial terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ia menilai niat di balik kebijakan tersebut baik, yakni untuk mendisiplinkan siswa dan mencegah tawuran, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM).
“Semangatnya baik, tujuannya juga baik. Tapi pelaksanaannya harus sesuai aturan, jangan sampai melanggar HAM,” ujar Saan usai peletakan batu pertama kantor DPD NasDem Karawang, Senin (5/5).
Politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa siswa tidak boleh dipaksa menjalani pelatihan di barak militer. Ia menyarankan agar program hanya dilaksanakan jika ada persetujuan dari pihak keluarga dan si anak sendiri.
“Kalau keluarganya sepakat dan ada kesadaran bersama, insya Allah tidak akan ada masalah. Tetapi jangan dipaksakan,” kata Saan.
DPR RI, melalui komisi terkait, juga disebut akan membahas lebih lanjut kebijakan tersebut, termasuk mengundang berbagai pihak untuk menilai dampaknya.
Kebijakan ini sebelumnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap siswa bermasalah, dan telah menuai pro dan kontra dari publik serta pengamat kebijakan pendidikan.
Posting terkait:
Mutasi TNI Dianggap Rusak Sistem, Soleman Ponto dan TB Hasanuddin Kritik Keras
Luhut Sebut Desakan Copot Gibran “Kampungan”, Nilai Mutasi TNI Hal Biasa
Pengangguran Naik 83 Ribu Orang, BPS Catat Jumlah Pengangguran Capai 7,28 Juta di Februari 2025
Dedi Mulyadi Tegaskan Dukungan pada Program Vasektomi Meski Ditentang MUI Jabar
Menaker Akui Banyak Masalah dalam Sistem Outsourcing, Pemerintah Kaji Penghapusan
Prabowo: Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis 99,99%, Kasus Keracunan Hanya 0,005%
Presiden Prabowo Singgung Jubir ‘Keseleo’: Wajar, Namanya Juga Baru Menjabat
