DPR Minta Pengiriman Siswa Nakal ke Barak Militer Tidak Langgar HAM

Karawang, 5 Mei 2025 – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi kebijakan kontroversial terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ia menilai niat di balik kebijakan tersebut baik, yakni untuk mendisiplinkan siswa dan mencegah tawuran, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

“Semangatnya baik, tujuannya juga baik. Tapi pelaksanaannya harus sesuai aturan, jangan sampai melanggar HAM,” ujar Saan usai peletakan batu pertama kantor DPD NasDem Karawang, Senin (5/5).

Politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa siswa tidak boleh dipaksa menjalani pelatihan di barak militer. Ia menyarankan agar program hanya dilaksanakan jika ada persetujuan dari pihak keluarga dan si anak sendiri.

“Kalau keluarganya sepakat dan ada kesadaran bersama, insya Allah tidak akan ada masalah. Tetapi jangan dipaksakan,” kata Saan.

DPR RI, melalui komisi terkait, juga disebut akan membahas lebih lanjut kebijakan tersebut, termasuk mengundang berbagai pihak untuk menilai dampaknya.

Kebijakan ini sebelumnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap siswa bermasalah, dan telah menuai pro dan kontra dari publik serta pengamat kebijakan pendidikan.