Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak para menteri yang dianggap tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/12/2025).
Rahmat menegaskan bahwa besarnya jumlah korban—765 orang meninggal dan 650 orang masih hilang—menunjukkan skala bencana yang sangat serius. Ia mencontohkan dua menteri Filipina yang mundur karena merasa tidak mampu mengatasi banjir di negara tersebut, dan menyebut sikap itu sebagai tindakan yang “gentleman”.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran hukum oleh 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Temuan tersebut sedang diproses oleh Gakkum Kehutanan dan akan segera dilaporkan kepada DPR dan publik.
Raja juga menjelaskan bahwa Kemenhut telah mencabut 18 izin PBPH seluas 526.144 hektare pada Februari 2025, dan akan kembali mencabut 20 izin PBPH tambahan dengan total luas sekitar 750.000 hektare setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Penindakan terhadap perusahaan dan perbaikan tata kelola hutan disebut menjadi langkah penting dalam mengatasi dan mencegah bencana serupa di masa depan.