DPR Gelar Rapat Evaluasi Bahas ‘17+8 Tuntutan Rakyat’, Tunjangan Perumahan Anggota Dihentikan

Diposting pada

Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan segera menggelar rapat evaluasi untuk membahas tuntutan demonstran, termasuk ‘17+8 Tuntutan Rakyat’. Rapat akan melibatkan pimpinan fraksi guna menyatukan pendapat dan kesepakatan di parlemen.

“Besok kami akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” kata Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025).

Dasco juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan DPR dalam menjalankan tugas, serta mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 30 Agustus 2025.

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan 16 organisasi mahasiswa, termasuk GMNI, GMKI, HMI, BEM SI, dan BEM UI. Sementara itu, ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ didukung oleh lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, influencer, hingga kelompok buruh.

Tuntutan yang diajukan mencakup reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus korban kekerasan aparat, hingga sejumlah agenda bagi Presiden Prabowo Subianto.