Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengetuk palu usai seluruh anggota rapat menyatakan setuju. Dari 67 RUU yang masuk daftar prioritas, beberapa di antaranya terkait Pemilu, Pengelolaan Haji, Zakat, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Energi Baru Terbarukan, hingga Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Sejumlah RUU baru juga disorot publik, antara lain RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Transportasi Online, RUU Bank Makanan, serta RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan.
Selain itu, terdapat pula RUU revisi sejumlah undang-undang penting, seperti UU Pemilu, UU Kepolisian, UU Hukum Acara Pidana, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Data Pribadi, serta UU Hak Asasi Manusia.
Dengan pengesahan ini, DPR dan pemerintah menargetkan seluruh RUU prioritas 2026 dapat segera diproses sesuai mekanisme perundang-undangan.
Posting terkait:
TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Trisula Open Championship di Timika
Sopir Selamat dari Kerusuhan Yalimo, Camp PT Paesa Hangus Dibakar Massa
Kelakuan Anak Pejabat Jadi Sorotan, dari Arogansi hingga Kasus Kekerasan
Jokowi Ungkap Alasan Wapres Gibran Absen di Pelantikan Menteri Baru
Kesaksian Korban Selamat Aksi Penyerangan dan Pembakaran di Yalimo Papua
Komisi X DPR RI Tanggapi Erick Thohir Rangkap Jabatan usai Ditunjuk Jadi Menpora
