Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan partisipasi publik demi meningkatkan kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya membentuk kanal pengaduan melalui platform berbasis web maupun aplikasi mobile sehingga mengetahui situasi terkini mengenai distribusi dan kualitas makanan MBG yang terus menjadi perhatian.
Charles menjelaskan, melalui kanal pengaduan yang terintegrasi, masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka secara langsung dengan mengunggah foto dan deskripsi masalah, sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) mencontohkan platform yang dimaksud bisa meniru aplikasi JAKI yang telah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini.
“Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Charles.
Selain itu, menurut dia, keberadaan digitalisasi ini bisa menjadi membuat para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperbaiki diri.
“Ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” kata Charles.
BGN: Kasus Keracunan MBG Menurun Seiring Perbaikan SOP
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kasus kejadian keamanan pangan atau keracunan makan bergizi gratis (MBG) mengalami penurunan signifikan sejak akhir 2025.
Menurutnya, penurunan itu sejalan dengan perbaikan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada Oktober dengan 85 kejadian. Alhamdulillah, itu menurun menjadi 40 kejadian pada November, kemudian tersisa 12 kejadian di Desember 2025, dan pada Januari ini tercatat 10 kejadian,” kata Dadan saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2026).
Dadan menyatakan pihaknya tetap menargetkan nol kejadian keamanan pangan. Ia menyebut pelanggaran SOP masih terjadi dan menjadi fokus perbaikan ke depan.
“Target kami sebenarnya nol kejadian, tetapi masih saja ada pelanggaran SOP yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Dadan, tren penurunan kasus tersebut menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penerapan SOP keamanan pangan di SPPG.
“Kasus yang menurun ini menurut kami menunjukkan aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan. Dan kami upayakan terus membaik,” jelas Dadan.
