Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya.
Usman menilai Menhut Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).
Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” ucap dia.
Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Rajayang mengutip ayat dan hadist, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.
Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan. Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” jelas Usman.
Usman juga meminta Raja memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.
Menhut Raja Juli Respons Desakan Mundur Buntut Banjir Sumatera
Sebelumnya, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, mengaku siap dievakuasi Presiden Prabowo Subianto, buntut terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra, yang diduga akibat kerusakan lingkungan dan hutan.
Hal itu disampaikan Raja Juli menanggapi desakan mundur dari publik pasca bencana banjir bandang melanda Sumatera.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.
Raja Juli menilai, adanya desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi dan keluhan yang harus didengarkan.
“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi,” kata Raja.
Namun, Raja menyebut jabatan menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” tegasnya.
Selain itu, Raja mengungkapkan segera Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas penjagaan hutan bersama.
“Tim sebenarnya sudah bergerak di bawah, kami sudah punya MoU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama,” katanya.
Anggota Komisi IV kepada Menhut Raja Juli: Kalau Tidak Sanggup Tangani Banjir, Mundur Itu Mulia
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh meminta agar menteri yang tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor Sumatera untuk mundur dari posisinya.
Hal tersebut disampaikan Rahmat di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja di Komisi IV DPR.
“Bapak menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga, sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.
Rahmat mencontohkan dua menteri di Filipina mundur karena tidak mampu mengatasi banjir. Menurutnya hal itu baru gentleman.
“Oleh karena itu saya pernah baca tanggal kemarin tanggal 18 November itu Kabinetnya pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentlemen dua menterinya karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” katanya.
“Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” sambungnya.