Jakarta, 21 Mei 2025 – Aksi unjuk rasa nasional yang dilakukan ribuan driver ojek online (ojol) pada 20 Mei 2025 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp188 miliar. Laporan dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menyebut kerugian tersebut berasal dari penurunan aktivitas layanan ride hailing hingga 50 persen dalam sehari.
“Nilai transaksi harian sektor ride hailing diperkirakan mencapai Rp375,89 miliar. Jika aktivitas turun separuh, artinya ada hampir Rp188 miliar yang tidak berputar,” ujar Peneliti IDEAS Muhammad Anwar dalam keterangan resmi.
Empat Sektor Terdampak
Anwar mengungkapkan, selain kerugian langsung, demo ojol juga memukul empat sektor lainnya:
- UMKM Kuliner – Warung dan restoran kecil yang bergantung pada layanan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood mengalami penurunan pesanan signifikan, mengancam arus kas harian mereka.
- Mobilitas Masyarakat – Pekerja harian dan pelajar di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan kesulitan mobilitas akibat menurunnya ketersediaan layanan transportasi ojol.
- Logistik Mikro – Layanan pengiriman barang seperti GoSend dan GrabExpress ikut terganggu, berdampak pada bisnis kecil dan individu yang mengandalkan pengiriman cepat.
- Reputasi Platform Digital – Aksi mogok massal memperlihatkan ketimpangan relasi antara perusahaan aplikator dan para driver, yang dapat mengancam keberlangsungan model bisnis platform digital.
Anwar menilai demo ini mencerminkan persoalan mendasar dalam perlindungan hukum bagi para pengemudi ojol yang bekerja seperti karyawan tetap namun tanpa status dan jaminan formal. Ia menegaskan perlunya regulasi yang adil untuk melindungi jutaan pengemudi.
GTV Ride Hailing Capai Rp135 Triliun per Tahun
IDEAS menggunakan data Gross Transaction Value (GTV) sebagai acuan, dengan estimasi tahunan sebesar Rp135,32 triliun dari seluruh aplikator. GTV Gojek disebut mencapai Rp63,04 triliun, Grab Rp58,75 triliun, dan sisanya Rp13,53 triliun berasal dari platform lain.
Respon Pemerintah
Di Jakarta, perwakilan demonstran diterima oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan. Kemenhub berjanji menindaklanjuti tuntutan para pengemudi, termasuk usulan untuk membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 10 persen. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah.