Dedi Mulyadi Tegaskan Dukungan pada Program Vasektomi Meski Ditentang MUI Jabar

Purwakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program vasektomi bagi pria, termasuk bagi penerima bantuan sosial, meski menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Dalam kunjungannya ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi—yang akrab disapa KDM—menyatakan bahwa program vasektomi bukanlah inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan bagian dari program nasional Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ia menyebut telah berkomunikasi langsung dengan menteri terkait dan memastikan legalitas program tersebut.

“Program ini legal, sudah saya konfirmasi langsung dengan menterinya,” ujar KDM, dilansir dari Tribun Jabar.

Pernyataan ini disampaikan KDM sebagai respons terhadap fatwa MUI Jawa Barat yang menyatakan bahwa vasektomi haram kecuali dalam kondisi tertentu, seperti adanya ancaman kesehatan atau jika prosedur tersebut tidak bersifat permanen. Namun, KDM menilai bahwa persoalan utama bukan hanya soal hukum agama, melainkan kondisi riil masyarakat miskin yang terbebani oleh jumlah anak berlebih.

Ia menceritakan pengalamannya bertemu warga yang kesulitan membiayai kebutuhan hidup dan bahkan tidak bisa menebus biaya rumah sakit. “Saya sering melihat sendiri, ada orang tua tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis,” ungkapnya.

KDM juga menyoroti ketimpangan beban dalam program Keluarga Berencana yang selama ini lebih banyak dibebankan pada perempuan. Ia menegaskan pentingnya peran serta laki-laki dalam pengendalian kelahiran. “Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran publik, Dedi menyatakan bahwa vasektomi tidak mengurangi “kelaki-lakian” pria dan prosedurnya bisa dibalik melalui rekanalisasi jika di kemudian hari ingin memiliki anak lagi. “Vasektomi bisa dibuka kembali kalau ingin punya anak lagi,” ujarnya.

Meski menghadapi penolakan dari sebagian kalangan ulama dan masyarakat, Dedi Mulyadi tetap teguh pada pendiriannya. Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang selama ini paling terdampak oleh beban keluarga besar.