Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar Perhutani menghentikan penebangan pohon di Jawa Barat. Harapannya, bisa mencegah bencana akibat menyusutnya kawasan hutan.
Permintaan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Dedi Mulyadi mendapatkan laporan dari warga yang mengeluhkan penebangan pohon sehingga menyebabkan banjir dan longsor.
“Buat jajaran Perhutani, ya, Provinsi Jawa Barat, mohon hentikan seluruh upaya penebangan di area Perhutani. Karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir,” katanya lewat media sosial, Senin, 16 Juni 2025.
Demi menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diklaim siap membeli setiap pohon yang dijual Perhutani, tapi tidak untuk ditebang.
“Andai katapun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya, Pemprov Jabar, bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang,” katanya dia.
“Yang penting, masyarakat tidak mengalami terus bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi dan pendapatan,”tegas Dedi Mulyadi.
Dedi juga menaksir, keuntungan dari menjual pohon-pohon itu tidak pernah sebanding dengan kerugian yang harus diterima karena bencana.
“Pendapatan Perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Ini lebih mahal. Longsor lebih mahal, biaya perbaikan jalan, perbaikan rumah, mahal dibanding dengan harga kayu. Hentikan dulu, saya minta kejajaran Perhutani pemangku wilayah hutan Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat,” tandas Dedi Mulyadi.
Tanggung Biaya Tanam Teh
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membiayai penanaman teh di kawasan perkebunan. Langkah itu diklaim demi mengembalikan fungsi kawasan.
“Mengembalikan fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal perkebunan teh, dengan kerjasama antara pemprov dan PTPN,” kata dia.
Dedi Mulyadi berharap, warga yang sempat kehilangan pekerjaannya sebagai pemetik teh, lantaran alih fungsi kawasan, bisa kembali bekerja.
“Seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai oleh pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dedi mengaku tidak takut untuk menindak siapapun yang melakukan penyalahgunaan kawasan perkebunan dan hutan.
“Pasti akan saya tertibkan, mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil, ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki,” kata dia.