Deddy Sitorus PDIP: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak masuk akal, apalagi alasan yang disampaikan hanya karena ongkos politik yang mahal.

“Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).

Menurut Deddy, apabila yang dipersoalkan adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah, maka ada banyak cara untuk meminimalkan hal itu.

“Misalnya menggabungkan pilkada dengan pemilihan DPRD seperti putusan MK (pemisahan pemilu nasional dengan daerah). Atau, menyatukan pilkada dengan Pilpres (pemisahan pemilu legislatif dengan eksekutif termasuk pilkada). Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya,” ungkapnya.

Politikus PDIP itu mengingatkan, hulu dari biaya paslon yang tinggi dalam pilkada itu dimulai dari partai politik sendiri. Adanya kebiasaan mahar politik hingga megagalan parpol melakukan kaderisasi internal dan rekrutmen calon kepala daerah mendorong budaya politik uang di lapangan.

Deddy juga mengingatkan, Pilkada langsung adalah amanat reformasi yang tidak bisa asal diubah.

“Harus diingat bahwa pemilihan langsung itu adalah buah dari reformasi. Dan praktek pemilihan kepala daerah secara langsung itu banyak sekali menghasilkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dengan berbagai inovasi dan inisiatif yang hebat. Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah yang disetir oleh para oligarki yang memegang kekuasaan hari-hari ini?,” tegasnya.