Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, realisasi belanja APBD hingga kuartal III-2025 masih lambat, membuat dana daerah menumpuk hingga Rp 234 triliun di perbankan. “Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya.
Wakil Mendagri Bima Arya menambahkan, lambatnya belanja daerah disebabkan berbagai faktor, seperti gagal lelang dan perencanaan yang tertunda. Ia menegaskan Kemendagri dan Kemenkeu terus mendorong kepala daerah agar anggaran cepat terserap.
Hingga kini, belanja daerah 2025 tercatat turun 3–4% dibanding tahun lalu. Pemerintah pun tengah menelusuri penyebab lambatnya realisasi agar dana APBD bisa lebih produktif.
