Media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA), baru-baru ini menyoroti kebijakan-kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam artikelnya berjudul “Innovative or ‘dangerous‘? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes.” Artikel tersebut menggambarkan bagaimana di Indonesia, 961 pemimpin daerah bebas merancang program mereka masing-masing, dan beberapa kebijakan Dedi Mulyadi mendapat perhatian besar, baik positif maupun negatif.
Salah satu yang disorot adalah kamp pelatihan militer yang diperkenalkan oleh Dedi Mulyadi. Dalam program ini, puluhan siswa SMP di Purwakarta mengikuti pelatihan yang membuat mereka mengenakan seragam militer, lengkap dengan topi dan berbaris seperti tentara. Program ini diperuntukkan bagi siswa yang dianggap bermasalah dan berlangsung selama 14 hari. Gubernur Dedi mengalokasikan dana sebesar Rp 6 miliar dan menargetkan 2.000 siswa. Namun, kebijakan ini memicu kontroversi karena melibatkan pos-pos militer dan polisi nasional. Beberapa anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia mempertanyakan apakah pelatihan militer adalah metode yang tepat untuk mendidik anak-anak.
Dedi Mulyadi membela kebijakan ini dengan mengatakan, “Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang,” menegaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan para siswa dan mengajarkan mereka tanggung jawab.
Selain itu, Dedi juga diperkenalkan dengan kebijakan vasektomi untuk mendapatkan bantuan sosial, yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam program ini, suami yang setuju untuk menjalani vasektomi diberikan insentif tunai sebesar Rp 500.000. Dedi menjelaskan bahwa ini bukan paksaan, tetapi lebih sebagai ajakan untuk tanggung jawab bersama dalam mengurangi angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan populasi sekitar 50 juta orang dan 7,5 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan.
Selain Gubernur Dedi Mulyadi, CNA juga menyoroti kebijakan kontroversial dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Namun, sampai saat ini belum ada sanksi bagi PNS yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi juga menjadi sorotan dalam artikel ini terkait kebijakan yang melarang waria bernyanyi di atas panggung selama acara publik, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat.
CNA mencatat bahwa kebijakan-kebijakan ini berpotensi memengaruhi popularitas para pemimpin daerah, dengan beberapa di antaranya dianggap inovatif, namun juga berisiko menimbulkan kontroversi.
