Liputan6.com, Jakarta – Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dan dibui terkait kasus jual beli jabatan. Sebelumnya, dia terjaring dalam operasi tangkap tangan bersama sejumlah orang pada pekan lalu.
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, berpesan pada seluruh PNS tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Pati di tengah kondisi yang tengah dihadapi.
“Apa pun situasi yang ada, tugas ASN tetap menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Sumarno saat memberikan sambutan di Korpri Fun Run di Alun alun Pati, Minggu (25/1/2026).
Sedianya di acara ini, Sudewo dijadwalkan melepas bendera start Korpri Fun Run 5K. Namun akhirnya, digantikan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang melepas bendera start.
KPK mengendus ketidakberesan dalam seleksi Perades. Belakang informasi yang diterima bahwa ada keterlibatan Sudewo dan kaki tangannya yang disebut sebagai tim delapan dalam perkara ini. Mereka yang terlibat antara lain tiga kepala desa.
Praktik jual beli jabatan ini sudah terjadi sejak November 2025. Terkait kasus ini, KPK juga menyita uang tunai Rp2, 6 Miliar.
“Jadi di awal kan sudah dibahas ya, sekitar bulan November 2025 terkait dengan rencana pengisian jabatan Caperdes ini, calon perangkat desa. Memang skenario ini sudah disusun lama,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
Usai ditetapkan tersangka, Sudewo membantah pernah membicarakan kesepakatan apapun soal jual beli jabatan.
“Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapa pun, kepada Kepala Desa, seluruh Kepala Desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya, kepada Camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali,” kata Sudewo sesaat hendak ditahan.
Sudewo bahkan mengklaim, dirinya adalah korban dari perbuatan anak buahnya sendiri. “Saya menganggap, saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali!” klaim dia.
Sudewo berkilah, menurut dia semua jabatan di bawah kendalinya bakal dilakukan secara adil dan computer based atau berbasis komputer. Tujuannya, demi menutup celah kecurangan dari pihak mana pun.