Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, korban meninggal dunia dampak bencana hidrometeorologi di daerah itu mencapai 188 orang dan 72 orang belum ditemukan.
“Ini merupakan data pada Selasa (9/12) sekitar pukul 20.00 WIB,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, melansir Antara, Rabu (10/12/2025).
Ia mengatakan, 188 korban meninggal tersebut tersebar di Kecamatan Malalak sebanyak 14 orang dan tiga orang belum ditemukan, Kecamatan Tanjung Raya korban meninggal 10 orang, dan dua orang belum ditemukan.
Sementara, lanjut Rahmat, di Kecamatan Palupuh meninggal satu orang, Kecamatan Matur meninggal satu orang, Kecamatan Palembayan korban meninggal 138 orang dan belum ditemukan 66 orang, kemudian di Kecamatan Lubuk Basung korban belum ditemukan satu orang.
“23 korban meninggal dunia belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian,” terang dia.
Rahmat menambahkan untuk pencarian korban belum ditemukan bakal dilanjutkan oleh tim gabungan dari BPBD Agam, TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), relawan dan lainnya pada Rabu (10/12/2025) ini.
Menurut dia, pencarian korban menggunakan alat berat karena diduga korban tertimbun material banjir bandang berupa tanah dan pohon.
“Kami berharap korban bisa segera ditemukan dalam waktu dekat,” papar dia.
Rahmat melanjutkan, untuk korban masih dirawat sebanyak 13 orang, korban yang mengungsi 4.117 orang, dan terdampak atau terisolir 988 orang.
Kerusakan dan Kerugian Lainnya
Rahmat melanjutkan, rumah rusak ringan 493 unit, rumah rusak sedang 359 unit, rumah rusak berat 600 unit, tempat ibadah terdampak 11 unit, jembatan rusak 67 titik dan jalan rusak 49 titik.
Setelah itu, kata dia, ada fasilitas pendidikan yang rusak 99 unit, irigasi rusak 125 unit, bendungan rusak 18 unit, ternak yang mati 6.025 ekor, dan lahan pertanian yang rusak 1.813,70 hektare.
“Total kerugian akibat banjir bandang, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung tersebut Rp682,35 miliar,” tandas Rahmat.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan masyarakat termasuk influencer bebas menggalang donasi untuk membantu korban bencana asal bisa mempertanggungjawabkan laporan dan penyalurannya secara transparan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul untuk menanggapi banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.
Harus Pakai Auditor
Gus Ipul juga menjelaskan, pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, baik perorangan maupun lembaga, tetapi sebaiknya mengikuti ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.
“Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya Rp 500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos,” ujar dia.
Mensos melanjutkan, untuk donasi di atas Rp500 juta, harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat resmi sehingga penyaluran donasi dapat tepat sasaran.
“Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja,” ucapnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada korban bencana, baik itu berupa donasi, pengumpulan dana, bantuan logistik, tenaga, relawan, maupun dalam bentuk apapun untuk meringankan beban para penyintas.
“Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, silakan, tetapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar atau izin. Sekarang sudah sangat mudah, bisa secara online juga supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Mensos juga menegaskan, masyarakat perlu membiasakan diri untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah diterima.
“Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan masyarakat secara umum, mari kita bantu dengan taat kepada aturan,” ujar Gus Ipul.