Bos Bank Indonesia Pede Pertumbuhan Ekonomi 2026 dan 2027 Lebih Baik

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan optimisme tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027. Dunia meski masih dibayangi ketidakpastian global, pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan berdaya tahan. 

“Dengan sinergi itu insyallah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menurut Perry, dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, pertumbuhan yang relatif tinggi, serta kemampuan menghadapi gejolak global menjadi dasar keyakinan tersebut.

Perry menyebut, faktor kunci di balik ketahanan ekonomi nasional hanya satu yaitu, sinergi. Kolaborasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor swasta, industri keuangan, hingga masyarakat dinilai mampu menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan.

“Alhamdulillah ekonomi nasional berdaya tahan, dari rentetan gejolak global, stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi, kuncinya hanya satu “Sinergi”,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan fondasi tersebut, pemerintah percaya kinerja ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat, arus investasi yang membesar, serta kinerja ekspor yang tetap solid meski ekonomi global diproyeksikan melambat.

Nilai Tukar Stabil, Sektor Keuangan Tetap Kokoh

Selain itu, optimisme ini juga didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fundamental ekonomi yang sehat dinilai mampu memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. 

Perry memastikan, neraca pembayaran tetap sehat, cadangan devisa mencukupi, dan pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat seiring pemulihan ekonomi.

“Nilai tukar akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi Bank Indonesia juga fundamental yang baik, stabilitas eksternal terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa cukup,” ujarnya.

Arah ke Depan Bank Indonesia

Ke depan, Perry mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan melanjutkan transformasi struktural ekonomi nasional.

Upaya transformasi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya tahan, dengan tetap mengandalkan potensi sumber daya alam serta memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Ke depan mari semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan, bersatu kita tangguh dan mandiri,” pungkasnya.

Strategi Bank Indonesia Redam Tekanan Eksternal ke Rupiah

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan kondisi nilai tukar rupiah masih terjaga meski tekanan dari meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global terus membayangi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa per 18 November 2025, kurs rupiah berada di posisi Rp16.735 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pelemahan 0,69% (ptp) dibandingkan akhir Oktober 2025.

Untuk meredam tekanan eksternal terhadap rupiah, Perry menjelaskan BI telah melakukan berbagai langkah stabilisasi. Upaya itu mencakup intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di dalam negeri, serta pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

“Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia,” tutur Perry dalam konferensi pers, Rabu (19/11/2025).

Ia menambahkan, meningkatnya konversi valas dari eksportir berkat penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), ditambah suplai valas dari korporasi, turut menjaga pergerakan rupiah agar tetap stabil.

“Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

Ke depannya, BI tetap berkomitmen menjaga kestabilan rupiah melalui intervensi terukur di pasar spot, off-shore NDF dan DNDF domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi.