Jakarta, 5 September 2025 – Hari ini menjadi tenggat waktu bagi penuntasan 17+8 Tuntutan Rakyat, gerakan yang muncul dari aksi demonstrasi besar-besaran sejak akhir Agustus 2025. Tuntutan ini mencakup reformasi politik, hukum, dan kesejahteraan buruh, termasuk penarikan TNI dari ranah sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, pembentukan tim investigasi independen, serta transparansi gaji dan tunjangan DPR.
Sejumlah fraksi DPR, seperti Gerindra, PDIP, dan Golkar, mulai menanggapi desakan publik dengan menunda atau menghapus fasilitas anggota DPR, termasuk rencana rumah dinas baru dan perjalanan dinas ke luar negeri. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa poin-poin strategis lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Meski begitu, hingga batas waktu hari ini, belum ada satu pun dari 17 tuntutan jangka pendek yang sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait penarikan TNI dari ranah sipil, pembebasan tahanan aksi, dan pembentukan tim investigasi independen atas kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
Gerakan ini dipelopori sejumlah aktivis dan figur publik, termasuk Jerome Polin, Andovi da Lopez, dan Fathia Izzati, sebagai respons atas gelombang demonstrasi dan insiden kekerasan aparat selama akhir Agustus 2025. Gerakan dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026, menyasar Presiden, DPR, TNI, Polri, partai politik, dan kementerian terkait sektor ekonomi.
Selain itu, pemerintah telah menanggapi beberapa isu ekonomi, termasuk pencegahan PHK massal dan kebijakan membuka lapangan kerja, sementara DPR membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat.