Jakarta, 25 Juni 2025 — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurut Doli, draf hasil pembahasan dari Komisi VIII DPR masih terlalu menitikberatkan pada kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), padahal pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang seharusnya memiliki peran utama dalam urusan haji.
“Pengaturan dalam draf saat ini masih terlalu kuat di Kemenag, seolah-olah BP Haji tidak memiliki fungsi,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menegaskan pentingnya revisi UU ini untuk mengalihkan kewenangan urusan haji dari Kemenag ke BP Haji, agar badan tersebut dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Baleg saat ini telah menggelar rapat internal dan akan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) lanjutan. Doli menargetkan harmonisasi dan sinkronisasi UU tersebut dapat rampung dalam dua minggu ke depan.
Posting terkait:
Liliyana Natsir Siap Comeback di Laga Amal “Make Your Moment” 22 Juli 2025
Jakarta Selatan Targetkan 130 Kampung Siaga TB untuk Dukung Eliminasi TBC 2030
Hendropriyono Ungkap Dugaan Keterlibatan Intelijen AS di Balik Konflik Iran-Israel
Riwayat Pendidikan Alyssa Daguise, Istri Al Ghazali yang Hampir Jadi Dokter Gigi di Paris
FPPTNI Minta Waktu Sikapi DPR yang Tak Bacakan Usulan Pemakzulan Gibran
Kapolri Mutasi Empat Jenderal Bintang Tiga dalam Rangka Pensiun
Banjir Parah dan Gelombang Panas Guncang China, 80 Ribu Warga Mengungsi
Zohran Mamdani Menang Pemilihan Pendahuluan Wali Kota New York, Kalahkan Andrew Cuomo
