Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen merupakan angka yang ideal.
Menurut dia, komunikasi lintas partai menginginkan angka yang beragam untuk ambang batas parlemen. Bahkan, ada yang mengusulkan 7 persen hingga di bawah 5 persen.
“Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai memang ada yang menginginkan ada 6 (persen), ada 7 (persen), ada 5 (persen), ada di bawah itu juga,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Namun, Bahlil menyebut 5 persen merupakan angka ideal untuk ambang batas parlemen.
“Tapi mungkin angka ideal itu 5 (persen) cocoklah ya,” ujar dia.
Partai Amanat Nasional (PAN) keberatan jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan menjadi di atas 4 persen.
PAN menilai kenaikan tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan memperbesar jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar penentuan ambang batas memperhatikan aspek keterwakilan politik serta mencegah banyaknya suara pemilih yang hangus.
Menurut Viva, semakin tinggi angka PT, semakin besar pula kemungkinan suara sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen.
“Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan,” katanya.
Dia menilai semakin banyak partai peserta pemilu yang tidak lolos PT, semakin besar pula jumlah suara sah yang hangus karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan tingkat disproporsionalitas hasil pemilu sehingga nilai representasi demokrasi menjadi lebih rendah.