JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap adanya peninjauan ulang pemanfaatan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini untuk memastikan Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan bisa menggantikan Jakarta.
Anggota Dewan Pakar Gerindra ini menjelaskan, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, setiap harinya dikunjungi kurang lebih10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa.
“Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apapun dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, naik becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta api dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh Pulau Jawa,”ujarnya, Senin (11/8/2025).
BHS — panggilan akrabnya — mengatakan, jika Ibu Kota dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur, akan ada penyesuaian akomodasi yang digunakan.
Pasalnya, masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.
“Apabila ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi,”ulasnya.
Menurutnya, jumlah pengeluaran tersebut belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Dirinya memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya untuk mengakses IKN.
“Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila Ibu Kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” katanya.
BHS juga menyoroti masih kurangnya infrastruktur transportasi udara di Kalimantan Timur untuk bisa mengakomodasi jutaan masyarakat.