Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, negara hadir bukan hanya soal respons darurat, tapi juga pemulihan jangka panjang.
“Pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya,” ujar Aprozi seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025).
Dia juga mendorong perlunya evaluasi dan penegakan hukum tata ruang secara menyeluruh di daerah rawan bencana. Dia meminta, hukum ditegakkan terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), harus dilakukan secara tegas.
Selain iru, lanjut Aprozi, diperlukan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dalam mengantisipasi bencana.
“Oleh sebab itu, investasi dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi (seperti banjir dan longsor) di daerah rawan perlu ditingkatkan untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih lama bagi warga,” saran dia.
Aprozi mengamini, pekerjaan rumah pemerintah harus ditangani bersama seluruh elemen masyarakat, bersinergi melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan. Dia berharap, sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus lebih digencarkan hingga ke tingkat desa.
“Masyarakat yang tinggal di daerah rawan harus menjadi garda terdepan yang paling siap menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana. Kita ini tidak bisa hanya berfokus pada respons darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa depan,” yakin dia.
Siap Kawal Pemulihan Bencana
Sebagai wakil rakyat, dia berjanji bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana.
“Komisi VIII DPR juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat tardapak banjir” tegas Aprozi.
Kepada para korban dilanda bencana, Aprozin mendoakan agar mereka yang terdampak diberi kekuatan oleh Tuhan, termasuk kepada para relawan dan tim agar selalu diberikan kemudahan saat berjuang di lapangan.
“Mari kita perkuat solidaritas. Kepada para korban, kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Anda. Kepada para relawan dan tenaga medis di lapangan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini,” doa dia.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada para saudara kita yang terdampak dan keluarga yang kehilangan orang tercinta di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita turut berduka. Semoga para korban yang meninggal dunia diterima di sisi-Nya, yang luka-luka cepat sembuh, dan semua yang terdampak diberikan ketabahan,” imbuhnya menutup.
303 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar
Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) mencapai 303 orang. Rinciannya, 47 orang di Aceh, 90 di Sumbar, dan 166 di Sumut.
“Berdasarakan catatan BNPB, pada hari ketiga setelah penetapan status tanggap darurat bencana, total ada 303 jiwa di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” tutur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025).
Di Aceh, selain 47 orang meninggal dunia, tercatat 51 masih hilang serta 8 luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.
Sementara di Sumbar, masih ada 85 orang hilang, dan 10 mengalami luka-luka. Data sementara menunjukkan, sebanyak 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Di Sumatera Utara, selain 166 korban meninggal dunia, 143 masih dinyatakan hilang. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
BNPB Terus Cari Korban Hilang
Suharyanto mengatakan, BNPB bersama seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para relawan terus melakukan penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Penanganan difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolir, serta percepatan distribusi logistik, baik melalui darat maupun udara.
“BNPB memastikan seluruh upaya penanganan darurat terus dipercepat melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan para relawan,” katanya.
Dia memastikan, percepatan pembukaan akses, pendataan lanjutan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama operasi penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut
Setelah hujan ekstrem selama beberapa hari, pada 24–26 November 2025, banjir dan longsor melanda sejumlah daerah secara masif.
Di Sumut seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan daerah pegunungan serta pesisir merasakan dampak hebat. Banyak desa terendam, jembatan dan jalan penting putus, serta akses komunikasi terputus karena listrik dan jaringan padam.
Di Aceh dan Sumbar, situasinya tak kalah parah. Longsor diterjang perbukitan, rumah–rumah di pinggiran sungai terseret, dan banyak penduduk yang tinggal di area rawan dikejutkan oleh kegelapan arus banjir.
Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan utama, dan jaringan listrik banyak yang rusak atau hilang, membuat proses evakuasi dan penyelamatan semakin sulit.