Jakarta, 13 Juni 2025 — Amnesty International Indonesia (AII) mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 13–15 Mei 1998 sebagai “rumor” dan tidak memiliki bukti. AII menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyangkalan ganda untuk menghindari tanggung jawab moral dan sejarah.
Direktur Eksekutif AII Usman Hamid menyatakan bahwa ucapan Fadli keliru dan menyesatkan, karena bertentangan dengan temuan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998.
“TGPF dibentuk atas keputusan enam menteri dan bekerja menemukan fakta serta pelaku kerusuhan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa,” ujar Usman dalam konferensi pers daring Koalisi Perempuan Indonesia.
Usman menekankan bahwa sebagian rekomendasi TGPF telah dijalankan pemerintah, seperti pembentukan Komnas Perempuan, ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, serta pembentukan LPSK sebagai respons atas tragedi tersebut.
AII menyebut pernyataan Fadli sebagai penyangkalan literal—yakni menolak langsung fakta—dan penyangkalan interpretatif, yaitu mengakui kerusuhan namun memberi tafsir yang menyimpang atau meringankan.
“Pernyataan itu mungkin juga bertujuan menghindari tanggung jawab terhadap rekomendasi TGPF yang menyebut dua nama petinggi pemerintahan saat ini,” tambah Usman.
Salah satu rekomendasi penting dari TGPF adalah penindakan hukum terhadap pihak sipil maupun militer yang terlibat dalam kekerasan selama kerusuhan, serta pengungkapan kasus penembakan mahasiswa Trisakti.
AII meminta semua pejabat negara, termasuk menteri, menghormati temuan resmi dan sejarah kelam bangsa, serta tidak mengaburkan fakta demi kepentingan politik atau perlindungan elite.