JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan data rekapitulasi terhadap aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025. Tercatat aksi demo terjadi di 107 titik di 32 provinsi.
Dari jumlah tersebut, sebagian berlangsung damai, namun banyak pula yang berujung kerusuhan dengan perusakan dan pembakaran.
“Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk perusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Tito menuturkan, aksi di daerah-daerah tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik, kantor pemerintah, hingga menelan korban jiwa. Kerugian negara pun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Tito merinci, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar. Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk CCTV.
Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.
Kemudian di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.
Sedangkan, di Kota Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah. Selain itu, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak. Di Mataram, Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya juga dibakar dan dirampas.
Kerusakan juga terjadi di Kota Bandung, di mana aset rumah dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dibakar. Selanjutnya, Gedung DPRD Provinsi Jateng di Semarang turut dibakar.
Tak hanya di kota, di Kabupaten Brebes tercatat kerusakan pada Gedung DPRD, sementara di Kota Pekalongan, Gedung DPRD dan Pemkot dibakar. Kota Tegal mengalami insiden yang sama, dengan Gedung DPRD dan Polres yang dibakar.
Di Kabupaten Cilacap, Gedung DPRD dirusak, sedangkan di Kabupaten Kediri, kerusakan lebih luas meliputi Gedung DPRD, Gedung Pemkab, dan Samsat yang dibakar serta dijarah. Bahkan, Museum Baghawanta Bari mengalami kerusakan dengan sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
Selanjutnya, di Kabupaten Kebumen, kerusakan terjadi pada kaca Gedung DPRD. Kabupaten Jepara mengalami kerusakan yang lebih besar, meliputi kaca rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, serta penjarahan fasilitas kantor DPRD.
Selain itu, fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, dan gerobak pedagang di SMP 5 turut dirusak dan dibakar.
Sementara di Kota Malang, tercatat 13 pos polisi dirusak dan tiga pos polisi dibakar. Kota Cirebon juga mengalami kerusakan pada Gedung DPRD yang dirusak serta dijarah.
Kabupaten Banyumas menghadapi kerusakan pada Kantor Pemkab, Pendopo Bupati, serta eks Gedung DPRD. Kerusakan serupa terjadi di Kota Banjar dengan Gedung DPRD yang dirusak.
Di Provinsi Jambi, Gedung DPRD Provinsi turut dirusak. Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, Gedung DPRD Kota mengalami kerusakan.
Kota Palembang mencatat kerusakan pada Gedung DPRD Provinsi yang dibakar serta Kantor Ditlantas Polda Sumsel yang turut dirusak. Terakhir, di Kota Palopo, Gedung DPRD Kota juga mengalami perusakan.