Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, sikap Pemda Aceh adalah langkah baik inisiatif.
“Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat,” ujar Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Kendati demikian, Dave mengingatkan setiap kerja sama internasional mesti melibatkan koordinasi pemerintah pusat terlebih dahulu.
“Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik,” ucap dia.
Dave menyebut, pemerintah pusat mesti memprioritaskan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menyebut penting sinergi antara pemerintah pusat, daerah hingga mitra internasional.
“Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional,” terang Dave.
“Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak,” sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin 15 Desember 2025.
Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB
Ada pun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.
Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.
Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.
Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.
Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.
Percepat Bantuan Bencana ke Aceh, Menko PM Aktifkan Kembali Rute Penerbangan Kualanamu-Rembele
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meresmikan pegaktifan kembali rute penerbangan Kualanamu (KNO) – Rembele (TXE) maskapai Wings Air setiap harinya. Tujuannya, agar bantuan ke lokasi bencana di Aceh dapat semakin dipercepat untuk mengangkut penumpang dan bantuan ke Aceh.
“Ini kebutuhan yang mendesak dimana pascabencana yang begitu besar yang membawa duka kita sebagai sebuah bangsa, tentu kita menyaksikan bagaimana kebutuhan transportasi udara, logistik dan lalu lintas penerbangan menjadi sangat vital,” kata pria karib disapa Cak Imin di Bandara Internasional Kualanamu, Kualanamu, Sumatera Utara, seperti dikutip dari siaran pers, Senin 15 Desember 2025.
Cak Imin menjelaskan, reaktivasi rute dilakukan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat bencana dan pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh melalui perluasan akses mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan.
“Dengan penerbangan Lion dari Kualanamu ke Rembele membantu semua kebutuhan kita termasuk masyarakat Aceh, khususnya di Bener Meriah dan Takengon,” sambung sosok Ketua Umum PKB ini.
Menurut Muhaimin, sebelum mengaktivasi rute tersebut, dirinya sempat menelepon langsung pemilik Lion Air Group, Rusdi Kirana untuk mendorong pembukaan kembali rute Kualanamu–Rembele yang berada di Kabupaten Bener Meriah ini.
Dia menjelaskan, gotong royong seluruh pihak melalui kontribusi apapapun penting untuk dilakukan agar penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan efektif.
Oleh karena itu, rute Kualanamu-Rembele dibuka dengan frekuensi penerbangan lebih banyak untuk mempercepat penanganan bencana.
“Pak Rusdi bilang, ‘memang kita punya rencana membuka penerbangan satu minggu tiga kali’. Saya bilang, ‘Pak jangan tiga kali, ini kebutuhan mendesak kalau bisa satu hari minimal satu kali syukur-syukur bisa tambah’. Langsung Pak Rusdi bilang, ‘siap laksanakan’ dan alhamdulillah,” syukur Cak Imin.