Jakarta – Sejumlah partai politik non-parlemen resmi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Deklarasi dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025) malam.
Sebanyak sembilan parpol hadir dan sepakat bergabung, yakni PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, Hanura, dan Partai Ummat. Sekber ini dibentuk untuk memperjuangkan penghapusan parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pemilu 2029.
OSO menilai aturan ambang batas membuat 17,3 juta suara rakyat tidak terwakili di DPR RI, yang menurutnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Karena itu, Sekber menargetkan PT 0 persen dalam revisi UU Pemilu mendatang.
Selain OSO, hadir pula Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Dewan Pertimbangan PBB Fahri Bachmid, Ketum Partai Ummat Aznur Syamsu, hingga perwakilan parpol lainnya. Fahri menegaskan, langkah Sekber akan ditempuh melalui jalur konstitusional dengan mendorong DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal 414 UU Pemilu tidak konstitusional.
Struktur kepengurusan Sekber rencananya akan diumumkan pekan depan.